Opini La Ode Rahmat
Institut TimurNesia
Kepala Institut TimurNesia, La Ode Rahmat menyatakan, film dokumenter ‘Pesta Babi’ yang mengkritisi keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua menilai, produk tersebut merupakan kritik sosial terhadap kebijakan yang diambil di Wilayah Papua.
La Ode Rahmat menilai, itu film bertema kondisi Papua saat ini, merupakan sarana kritik yang dianggap banyak kalangan sebagai alat efektif.
Namun, ia menilai hal tersebut lebih ke arah provokatif. Kata La Ode Rahmat, kalau kritiknya solutif tentu ada solusi konkret yang ditawarkan dalam film tersebut.
Menurut Rahmat, film tersebut tidak menawarkan solusi jitu yang mesti dilakukan oleh pengambil kebijakan. Namun, lebih mengarah ke propaganda. Jika Masyarakat tidak menganalisa secara kritis dan komprehensif, akan “menyesatkan” bahkan bisa memicu konflik sosial.
“Membangun kesadaran masyarakat tentu tidak dengan cara-cara yang provokatif dan agitatif,” kata La Ode Rahmat.
Dalam pandangannya, saat menonton film Pesta Babi, seolah wilayah Papua akan binasa. Padahal, fakta yang ada, masyarakat di Papua khususnya Papua Selatan tidak seantagonis dalm film tersebut menyikapi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kehadiran PSN di Papua Selatan bukan untuk menindas masyarakat tapi bagian dari program pemerintah pusat untuk membangun wilayah Papua Selatan,” tambahnya.
Dia mengatakan, proyek baru saja berjalan beberapa saat. Sehingga, hasilnya belum maksimal. Namun, secara jangka panjang pemerintah menguyakan dengan berbagai pendekatan, manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat indonesia khususnya masyarakat Papua.
“Kebutuhan masyarakat Papua dengan Jawa tentu berbeda jadi ketika ada berbagai program pembangunan berjalan di Papua lantas ada pihak di luar warga Papua yang tidak happy, patut di dipertanyakan. Jangan sampai mereka tidak mau warga Papua sejahtera?” kata La Ode Rahmat.
Dia berpendapat, warga Papua Selatan baik+baik saja dengan proyek perkebunan jangka panjang. Bahkan, berbagai fasilitas yang dibangun perusahaan, sudah. mereka nikmati dan bebas digunakan masyarakat setempat.
Ia menuding, film dokumenter tersebut tujuannya bukan semata mengkampanyekan hal negatif terkait proyek PSN. Namun sepertinya, kata Rahmat, ia menduga ada “bandar” lain yang “menumpangi” pembuatan film tersebut karena tidak puas saat proyek ini dikerjakan oleh pengusaha pribumi Haji isam (Johnlin Grup).
” Sehingga, berbagai narasi di kembang biakan untuk menyudutkan corporasi tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan, salah satu kehadiran perusahaan pribumi di Wilayah Sulawesi Tenggara saat ini sudah menjadi rujukan banyak korporasi serupa. Misalnya, kehadiran PT Jhonlin di Bombana yang sudah bersinergi bersama warga setempat.
“Sekarang kan sudah dinikmati masyarakat sekitar. Jalan yang dibangun. Dinikmati Masyrakat. Contoh, pelabuhan yang dibangun perusahaan dinikmati masyarakat untuk bongkar Muat dan jual hasil bumi,” pungkasnya.
