Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani menegaskan komitmennya mengawal dan memperjuangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 16 kabupaten dan kota yang memiliki wilayah pesisir di Sultra.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memodernisasi infrastruktur perikanan, serta mengoptimalkan potensi kelautan Sultra yang dikenal sangat melimpah.
Menurut legislator Komisi IV DPR RI ini, program Kampung Nelayan bukan sekadar perbaikan kawasan permukiman penduduk belaka. Melainkan, sebuah integrasi menyeluruh dari hulu ke hilir untuk sektor perikanan tangkap.
Program komprehensif ini nantinya akan mencakup penyediaan fasilitas pendingin (cold storage), pembangunan dermaga yang representatif, bantuan armada kapal nelayan, hingga pelatihan manajemen bisnis bagi kelompok nelayan setempat.
“Sulawesi Tenggara memiliki garis pantai yang sangat panjang dan mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup dari laut. Saya memperjuangkan agar 16 kabupaten dan kota yang memiliki wilayah bahari ini tersentuh oleh program dari pusat, khususnya program kampung nelayan merah putih,” ujar Jaelani saat ditemui di Kendari.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sultra ini mengaku, selama ini dirinya terus membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku mitra kerja di parlemen. Hal tersebut dilakukan agar alokasi anggaran dan program-program prioritas dapat diturunkan secara maksimal ke Bumi Anoa.
“Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang kebetulan mitra kerja saya adalah Kementerian Perikanan. Saya sejak awal mendorong dan memperjuangkan agar program kampung nelayan ini bisa dirasakan di 16 kabupaten dan kota di Sultra,” kata legislator yang akrab disapa Bang Jay tersebut.
Diketahui dari total 17 kabupaten dan kota yang ada di Sultra, hanya Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) yang tidak memiliki wilayah pesisir karena letak geografisnya yang berada di daratan. Namun, bagi Jaelani, kondisi tersebut bukan berarti wilayah Koltim luput dari perhatiannya di tingkat pusat.
“Meski Koltim tidak mendapatkan program kampung nelayan, selaku wakil masyarakat Sultra di Senayan, saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di Koltim. Banyak program lain, selain pertanian yang bisa kita turunkan di Kabupaten Koltim,” tambahnya.
Bang Jay melanjutkan, Sultra sudah sangat layak mendapatkan perhatian besar melalui program Kampung Nelayan Merah Putih karena karakteristik topografinya yang didominasi oleh pesisir dan kepulauan. Dengan masuknya program ini, maka akan tercipta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sekaligus hilirisasi produk perikanan yang bernilai ekonomi tinggi.
“Menghadirkan pusat pengolahan hasil tangkapan agar nelayan memiliki nilai tambah, tidak hanya menjual ikan mentah. Program ini juga akan mendorong pemberdayaan perempuan pesisir. Memberikan pelatihan bagi istri-istri nelayan dalam mengolah produk turunan perikanan untuk menopang ekonomi keluarga,” paparnya.
Ia berharap sinergitas yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik. Menurutnya, keselarasan program ini menjadi kunci utama agar dampak pertumbuhan ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, terutama yang menggantungkan hidup di sektor bahari.
“Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci. Saya membuka jalan di DPR RI dan terus menyuarakan agar program ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sultra,” pungkasnya.
Melalui realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih ini, wajah perkampungan nelayan di Sultra yang selama ini identik dengan kawasan kumuh diharapkan dapat bertransformasi menjadi kawasan yang bersih, produktif, mandiri, serta memiliki daya saing tinggi.
