Polemik penempatan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, di kursi belakang saat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai NasDem Sultra, menuai sorotan dari salah satu tokoh masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Diketahui sebelum insiden Ketua DPRD Sultra duduk paling belakang di Rakerwil, sudah terjadi konflik internal antara pengurus partai dan Ketua DPRD La Ode Tariala.
Sebelumnya, pengurus sempat mengancam bakal melakukan pergantian terhadap La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD. Pasalnya, pengurus NasDem melalui Sekretaris Partai Tahir Kimi, menganggap sikap politiknya sudah tak sejalan dengan kepentingan partai.
Saat itu, Pengurus DPW Partai NasDem melalui Sekretaris Partai Tahir Kimi sempat mengungkapkan ke publik, soal usulan pergantian La Ode Tariala. Yakni, terkait usulan yang telah dikirimkan DPW NasDem Sultra, sudah mendapat respon Dewan Pengurus Pusat Partai Nasdem di Jakarta.
Riak-riak di tubuh partai Nasdem di Sultra sempat berhenti dan mereda selama beberapa bulan. Namun, keriuhan kembali terjadi saat Rakerwil DPW NasDem di Sultra, Senin (18/5/2026).
Saat menghadiri acara rakerwil, La Ode Tariala, ternyata tidak duduk di kursi depan bersama sejumlah tamu penting partai. Ia sempat mencari kursi bagian depan, namun ternyata tidak tersedia. Saat itu, beredar foto, La Ode Tariala hanya duduk di kursi belakang menyaksikan jalannya Rakerwil.
Kondisi ini memantik reaksi publik, setelah sebelumnya upaya partai ‘menyingkirkan’ La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Sultra, berhenti di tengah jalan.
Salah seorang tokoh masyarakat di Sulawesi Tenggara La Ode Rifai Pedansa, ikut bereaksi. Saat dikonfirmasi wartawan, ia menyatakan, semua pihak terkait harus bersikap dewasa ketika ada persoalan apapun di dalam organisasi atau lembaga. Kata dia, .adalah seharusnya diselesaikan secara internal.
“Kalau ada masalah, sebaiknya jangan dibuang keluar itu permasalahan,” ujar La Ode Rifai, Rabu (20/5/2026).
Dia mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam organisasi politik. Sehingga, semua komponen mestinya bersikap dewasa dalam menyikapi permasalahan internal.
“Biar kita berbeda pendapat, ‘berkelahi’ sama sama kita, tidak usah orang lain dengar,” ujar La Ode Rifai.
Menurut La Ode Rifai, sikap tidak memberikan kursi kepada Ketua DPRD saat acara publik, ia menilai sebagai bentuk sifat kekanak-kanakan.
“Kalau bersikap begitu, orang lain akan ketawa ke kita, bikin malu malu,” tambahnya.
Dia menegaskan, La Ode Tariala dan pengurus partai merupakan kalangan intelektual dan politikus yang sudah dewasa. Sikap politik yang selalu dipantau publik, menurut La Ode Rifai, menuntut kedewasaan dalam perbuatan.
Dia juga menegaskan, pengurus partai mesti kompak dalam mengambil keputusan penting. Sebab, masyarakat selalu memantau apa yang dilakukan dan meminta pertanggungjawaban.
“Bukan seperti anak anak lagi, kita harus saling menjaga. Bagaimana kita ini masyarakat mau baik, kalau sama sama kita saja, sudah begitu modelnya,” pungkasnya.
Diketahui, saat Rakerwil NasDem, selain Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara bersama pengurus jajaran partai, juga turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, Walikota dan Wakil Walikota Kendari dan walikota Baubau. Momen ini juga dihadiri anak dari anak Ketua DPP NasDem Surya Paloh, Prananda Surya Paloh. Saat ini, Prananda menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai NasDem.
Tanggapan Pendiri NasDem
Kondisi saat Rakerwil NasDem, memicu kritik pedas dari salah satu pendiri NasDem Sultra, Jurni. Ia menilai penempatan posisi duduk tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk penghinaan terhadap simbol lembaga negara sekaligus kader partai.
Jurni menegaskan bahwa meski saat ini tengah bergulir isu rekomendasi pergantian Ketua DPRD, secara hukum dan konstitusi, La Ode Tariala masih menjabat sebagai pimpinan sah DPRD Sultra.
“Terlepas dari adanya rekomendasi pergantian, Pak Tariala hari ini masih sah menjabat Ketua DPRD Sultra dan masih kader NasDem. Itu harus dihargai. Yang malu sebenarnya bukan Pak Tariala, tapi NasDem sendiri,” ujar Jurni saat ditemui di lokasi acara.
Ia menambahkan bahwa perlakuan ini memperlihatkan ketidakdewasaan partai dalam mengelola konflik internal. Menurutnya, perbedaan politik semestinya tidak dipertontonkan secara terbuka melalui simbol-simbol yang mempermalukan kader di depan publik.
Lebih lanjut, Jurni mengingatkan bahwa proses pergantian Ketua DPRD memiliki mekanisme panjang yang melibatkan rapat paripurna, persetujuan Gubernur, hingga Kementerian Dalam Negeri. Ia menyayangkan jika estetika politik partai justru rusak akibat masukan-masukan keliru kepada pimpinan wilayah.
Atas insiden ini, Jurni meminta Ketua DPW NasDem Sultra, Ali Mazi, segera mengevaluasi menyeluruh terhadap jajaran internal, terutama Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Lakimi.
Dalam pernyataannya, Jurni menegaskan, segera mengevaluasi pihak penyelenggara Rakerwil yang dinilai gagal menjaga komunikasi internal.
Meminta Ali Mazi mereview kinerja pengurus agar tidak merusak citra partai dan citra pribadi Ali Mazi sebagai anggota DPR RI.
Memperbaiki tata krama politik terhadap kader yang sedang menjabat di posisi strategis.
Jurni mengkhawatirkan kesan perlakuan “anak tiri” terhadap Tariala justru akan memicu gelombang simpati publik kepada sang Ketua DPRD, sementara citra NasDem akan merosot di mata masyarakat Bumi Anoa.
“Kalau partai mau besar, kader harus diperlakukan dengan baik. Jangan persoalan politik internal dipertontonkan seperti ini. Hari ini yang muncul justru simpati publik kepada Pak Tariala,” pungkasnya.
