Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, mendesak pemerintah untuk memperkuat validasi data penerima bantuan pangan di wilayah Sultra. Pembenahan basis data ini dinilai mendesak agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaelani di sela penyerahan Bantuan Pangan Alokasi Juli–September 2026 di Kota Kendari, Kamis (10/9/2026).
Jaelani menyoroti ketimpangan pendataan yang masih terjadi di lapangan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kendari, terdapat sekitar 32.000 warga yang terindikasi layak menerima bantuan. Namun, hingga kini baru sekitar 27.000 orang yang terdaftar secara resmi.
“Ada beberapa problem yang ditanyakan warga terkait pendataan. Saya akan menyuarakan ini agar pendataan di Sultra, termasuk di Kota Kendari, bisa disempurnakan,” ujar Jaelani.
Ia menegaskan bahwa pendampingan dan pembenahan data berbasis by name by address menjadi kunci utama agar program pemerintah tidak sekadar terealisasi, tetapi benar-benar menyasar warga miskin yang membutuhkan.
Selain masalah validasi data, legislator asal Sultra ini berharap alokasi bantuan pangan program pemerintah yang berjalan pada periode Juli–September 2026 dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, yaitu untuk alokasi Oktober, November, dan Desember.
Meski demikian, Jaelani mengingatkan bahwa bantuan pangan sebetulnya berfungsi sebagai stimulus, bukan tumpuan utama kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, ia mendorong agar penyaluran bantuan sosial diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, seperti penguatan sektor UMKM dan kegiatan produktif lainnya.
“Bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara. Tetapi ini adalah stimulus, bukan satu-satunya orientasi kesejahteraan. Yang paling penting bagaimana bantuan ini menstimulasi program lain agar ekonomi masyarakat bisa bergerak,” pungkasnya.
