Antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari kian mengkhawatirkan. Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai kondisi ini dipicu oleh dua masalah utama: keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lemahnya pengawasan di tingkat SPBU.
Sekretaris Pemuda Ansor Sultra, Salahuddin Loga, menyayangkan sikap instansi berwenang—baik pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) maupun pihak Pertamina—yang terkesan pembiaran dan apatis terhadap penderitaan warga. Menurutnya, masalah kelangkaan jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar ini seharusnya segera diselesaikan lewat ruang diskusi bersama untuk melahirkan solusi konkret.
Dua Poin Utama Evaluasi Ansor Sultra
*Keterbatasan Pasokan dan Sikap Apatis Instansi Terkait
Pemerintah daerah dan Pertamina dinilai abai terhadap tanggung jawab pelayan publik.
“Instansi terkait seolah tutup mata. Padahal mereka punya tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegas Salahuddin.
* Lemahnya Pengawasan dan Indikasi Kecurangan di SPBU.
Ansor Sultra menemukan maraknya modus kecurangan, seperti penggunaan plat gantung/palsu oleh oknum kendaraan dinas demi BBM bersubsidi, hingga satu konsumen yang menguasai lebih dari satu barcode dan nomor plat.
“Sistem pemeriksaan di SPBU harus diperketat. Petugas wajib mencocokkan nomor plat, STNK, dan barcode. Jika ada ketidaksesuaian dokumen, jangan dilayani. Dalam situasi sulit ini, tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi,” ujar Salahuddin Loga.
GP Ansor Sultra mendesak kehadiran nyata pemerintah untuk memperketat regulasi pengawasan di lapangan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan antrean di Kota Kendari dapat segera terurai.
