Unit 1 Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan 246 tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Ratusan tabung gas tersebut rencananya akan diselundupkan dan dijual ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pengungkapan kasus ini dilakukan di Desa Pakue, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, pada Kamis (8/10/2026). Selain mengamankan ratusan tabung gas, polisi juga menyita satu unit mobil pikap yang digunakan untuk mengangkut barang bersubsidi tersebut.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial RH yang berperan sebagai sopir dan HK yang diduga sebagai pemilik tabung LPG bersubsidi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Wisnu Wibowo melalui Kepala Unit (Kanit) 1 Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra, AKP Muhammad Lauhil Mahaful mengungkapkan bahwa pengungkapan berawal dari adanya dugaan aktivitas pengangkutan LPG bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata niaga.
“Modusnya, kedua tersangka membeli gas tiga kilogram di pangkalan-pangkalan di Kecamatan Morosi dengan harga sekitar Rp25 ribu per tabung,” ujar AKP Muhammad Lauhil Mahaful.
Setelah dikumpulkan, tabung LPG bersubsidi tersebut rencananya dibawa ke Kabupaten Morowali untuk dijual kembali dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Rencananya tabung subsidi itu akan dijual kembali ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan harga di atas HET, yakni Rp45 ribu per tabung,” lanjutnya.
Polisi juga menduga pengangkutan ratusan tabung LPG bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau izin pengangkutan barang bersubsidi sebagaimana aturan yang berlaku.
Saat ini, barang bukti berupa 246 tabung LPG 3 kg dan satu unit mobil pikap telah diamankan di Mapolda Sultra. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri asal-usul LPG serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi ilegal ini. Both tersangka kini menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
