Presiden Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) bereaksi keras terkait surat undangan kedua Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Asrun Lio mengundang pihak yayasan untuk memfasilitasi dan mediasi konflik di Yayasan Unsultra.
Terkait surat ini, Presma Unsultra menegaskan, Pemprov Sultra agar tidak menjual nama mahasiswa Unsultra untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan tertentu. Langkah ini, dituding dilakukan oleh M Yusuf maupun pihak Pemprov Sultra berdasarkan sikap mereka selama ini.
Presma Unsultra, Andi Reza Saputra, menyampaikan, kondisi mahasiswa Unsultra saat ini tetap kondusif dan fokus menjalani aktivitas akademik sebagaimana mestinya. Ia menegaskan tidak ada gejolak mahasiswa seperti yang kerap dibangun dalam narasi konflik ke ruang publik.
“Kami mahasiswa Unsultra kuliah baik-baik saja. Proses perkuliahan berjalan normal, tidak ada keresahan seperti yang digiring oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Andi Reza Saputra, Senin (9/2/2026).
Ia menilai, membawa-bawa nama mahasiswa dalam konflik kepengurusan yayasan maupun kepentingan di luar kampus merupakan tindakan yang keliru dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Jangan jual nama mahasiswa Unsultra untuk kepentingan M. Yusuf maupun cawe-cawe Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mahasiswa tidak boleh dijadikan alat legitimasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presma Unsultra juga menegaskan bahwa kepemimpinan Rektor Unsultra, Prof. Dr. Eng. Jamhir Safani, bersama Ketua Yayasan Dr. Oheo Kaimuddin Haris, sejauh ini berjalan dengan baik dan mampu menjaga stabilitas akademik di lingkungan kampus.
“Di bawah kepemimpinan Prof. Jamhir, mahasiswa dan dosen Unsultra merasa nyaman. Aktivitas akademik berjalan lancar dan hubungan sivitas akademika tetap harmonis,” ujarnya.
Oleh karena itu, Presma Unsultra meminta seluruh pihak untuk menghentikan narasi yang mengatasnamakan mahasiswa demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Mahasiswa Unsultra, kata dia, ingin tetap fokus pada pendidikan dan pengembangan diri, bukan diseret ke dalam konflik elite yayasan maupun intervensi pihak luar seperti pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.
“Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara bukan alat komoditi konflik dan bukan tameng kepentingan pribadi,” ujarnya.
